Kepastian Jonggol Menjadi Ibukota Tunggu Pusat

Bupati Bogor Rachmat Yasin (RY) membenarkan hal tersebut. Menurut dia, Kabupaten Bogor siap memberikan bantuan sesuai kemampuannya jika daerah Jonggol diproyeksi menjadi pengganti ibukota negara. “Ini wacana lama, makanya kita akan jalan kalau sudah ada keputusan politik turun dari pusat sana,” ujar RY usai menggelar acara halal bihalal di lingkungan Gedung Tegar Beriman, Pemkab Bogor.

Dalam waktu dekat, kata RY, dirinya akan menyampaikan langsung kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait pembangunan poros Timur-Tengah sepanjang 26 kilometer yang melibatkan empat kecamatan, mulai Sukamakmur, Jonggol, Cariu sampai Tanjungsari. “Jadi, lewat poros Timur-Tengah ini ada jalan alternatif ke Bekasi Delta Mas dan ke Puncak juga. Hal ini akan disampaikan kepada SBY saat nanti bertemu dalam waktu yang tak akan lama lagi,” janjinya.

RY menjelaskan, komunikasi lain yang sudah pernah disampaikan kepada SBY adalah perihal Istana Bogor dijadikan sebagai tempat bekerja SBY sehari-hari. Saat itu, SBY mengaku sempat berpikir ke arah sana, namun masih belum bisa memastikan dalam waktu dekat.

Sedangkan Kepala Bapeda Kabupaten Bogor Zairin menjelaskan, Pemkab Bogor pernah diundang Dirjen Pembangunan Daerah di Departeman Dalam Negeri, untuk membicarakan masalah fisibility study, pengukuran pemetaan, serta detail engineering desain (DED). “Kalau itu sudah tuntas baru bisa bicara detail rencana perpindahannya,” kata Zairin.

Zairin menambahkan, untuk pembangunan Poros Timur-Tengah pihaknya sudah menyiapkan site plan serta menunggu realisasi anggaran dari Pemerintah Provinsi Jabar.

Dari informasi yang dihimpun, sejak belasan tahun lalu Kecamatan Jonggol sebenarnya dijadikan lokasi alternatif ibukota. Pembangunan, permukiman dan kawasan bisnis yang sudah padat di Jakarta diarahkan ke pinggiran atau yang dikenal dengan sub-urban.

Salah satu pengembang yang mengantisipasi pembangunan sub-urban atau kota baru adalah PT Bukit Jonggol Asri (BJA). Sebagian besar saham perusahaan itu milik Bambang Trihatmodjo, putra mantan Presiden Soeharto. Rencana PT BJA untuk membangun sebuah kota batu tidak tanggung-tanggung. Perusahaan itu mengalokasikan lahan sedikitnya 30 ribu hektare, yang terbentang dari Citeureup sampai Kabupaten Cianjur. Sekitar 24 desa di tiga kecamatan yang masuk wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur akan disulap menjadi kota metropolitan lengkap dengan segala fasilitasnya.

DUKUNGAN MENGALIR

Dukungan atas wacana pemindahan ibukota negara ke Jonggol pun mulai mengalir. Salah satunya anggota dewan dari Fraksi Golkar Erwin Najmudin. Menurut dia, Bogor sangat strategis dan potensial untuk menggantikan Jakarta.

Ia pun meminta Bupati Bogor Rachmat Yasin berani berspekulasi proaktif dan progresif untuk menawarkan kepada presiden, jika Jonggol sangat layak. “Cukup beralasan pemerintah mencari solusi ibukota baru. Apalagi Jakarta sudah overload. Jadi, bupati harus berani ajukan proposal proyek untuk Bogor jadi ibukota,” ujarnya.

Apalagi, kata dia, wacana tersebut bukan hal baru. Saat kepemimpinan Presiden Suharto, wacana tersebut pernah digulirkan. Ia juga berharap bupati dan walikota Bogor duduk bersama guna mendiskusikan dan merumuskan draf awal.

“Bila kepala daerah mengajukan satu proposal proyek dengan misi yang sama, ini akan menjadi logic bergaining dan bisa dijadikan pertimbangan secara nasional,” ucapnya.

Selain itu, Ketua Paguyuban Kepala Desa Sekecamatan Jonggol, Sumadi Said juga menyambut baik jika wilayahnya dijadikan ibukota Jakarta. Bahkan ia menilai, Jonggol lebih tepat ketimbang Palangkaraya dan Karawang. “Lahan di Jonggol sangat memadai dan cocok untuk menjadi ibukota,” ujar Sumadi yang juga Kades Singajaya ini, kepada Radar Bogor, kemarin.

Ia menambahkan, masyarakat tentu mendapat imbas positif jika Jonggol menjadi ibukota. “Seperti Jakarta, perekonomian dan pendidikan di Jonggol nantinya bisa maju,” tambahnya. Dirinya pun mengaku tak merasa takut Jonggol akan macet jika jadi ibukota RI, mengingat Jakarta hingga saat ini lalulintasnya selalu semrawut. “Ya, kalau macet kan bisa ditanggulangi. Jadi, kenapa harus takut,” imbuhnya.

Senada, Kepala Desa Sirnagalih Noor Kasih juga sangat setuju dengan wacana pemindahan ibukota RI dari Jakarta ke Jonggol. “Kalau jadi kan Jonggol bisa ramai,” ungkapnya. Ia pun optimis, angka pengangguran yang ada di Jonggol bisa teratasi. Karena ia yakin, jika Jonggol menjadi ibukota, akan banyak mal sehingga menyerap tenaga kerja. Masyarakat Jonggol pun bisa bekerja di berbagai gedung tinggi seperti di Jakarta.

Staf Kesra Kecamatan Jonggol, Omin Alyadi juga mendukung wacana itu. “Saya sangat setuju. Alasannya, infrastruktur semakin maju dan bagus. Lapangan pekerjaan pun semakin bertambah demi pemberdayaan masyarakat Jonggol dan sekitarnya,” jelas Omin yang juga Humas Kecamatan Jonggol.

Ia pun mengklaim, semua lapisan masyarakat Jonggol pun sangat menyambut baik wacana yang kini telah digulirkan kembali. Hal demikian diungkapkan setelah berbincang-bincang dengan beberapa warga.

Terpisah, warga Jonggol yang ditemui koran ini mengaku senang jika daerahnya jadi ibukota RI. Salah satunya Rudi Hartono, warga Kampung Mengker, Desa Sirnagalih. “Saya setuju. Bukan seratus persen lagi, tapi lebih dari seratus persen. Jonggol ini daerah wilayah timur Kabupaten Bogor yang cocok jadi ibukota karena jauh dari banjir, gempa dan longsor, lain halnya dengan Jakarta,” ungkap Rudi yang juga Kaur Pemerintahan Desa Sirnagalih itu.

Dirinya mengatakan, Jonggol merupakan wilayah yang cukup strategis di wilayah Jawa Barat. Karena, lanjut dia, Jalan Jonggol bisa mejadi akses menuju Karawang, Bekasi, Cianjur, Bandung dan Jakarta.

“Kami yang bekerja di kantor desa pun bisa kena untungnya, yaitu jadi kelurahan,” pungkasnya.

http://www.radar-bogor.co.id/index.php?rbi=berita.detail&id=61142#